Warga Pulau Bengkalis Keluhkan Sulitnya Mendapatkan BBM Pertalite

BENGKALIS, NALARKAN.COM – Masyarakat di sejumlah desa di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Jarak yang jauh menuju stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), ditambah pembatasan penjualan oleh pengecer, membuat warga harus mengantre berjam-jam demi memenuhi kebutuhan bahan bakar sehari-hari.

Keluhan tersebut terutama dirasakan masyarakat Desa Pematang Duku, Ketam Putih, dan sejumlah desa lainnya di Pulau Bengkalis. Warga mengaku harus menempuh perjalanan hingga puluhan kilometer untuk mendapatkan Pertalite di SPBU.

Kondisi itu turut berdampak terhadap aktivitas masyarakat, terutama warga yang mengandalkan kendaraan bermotor untuk bekerja, menjalankan usaha, maupun mengantar anak ke sekolah.

Menanggapi persoalan tersebut, Sales Branch Manager Pertamina, Moh Riza Rahmat Syah, menjelaskan bahwa penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite harus mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Ia menyebutkan, Pertamina bertanggung jawab menyalurkan BBM hingga ke SPBU. Sementara itu, untuk mengatasi keterbatasan akses masyarakat di wilayah yang belum memiliki SPBU, diperlukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

"Untuk penyaluran BBM di SPBU itu bukan wewenang kami. Pertamina menyalurkan BBM itu hanya ke SPBU, dan di luar penyaluran SPBU, solusi dalam jangka panjang kita akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk pengusulan BBM Satu Harga untuk di kecamatan atau wilayah yang belum ada penyalur SPBU," ujar Moh Riza kepada media ini, Kamis (29/10/2026) sore.

Ia menambahkan, pemerintah daerah telah mengusulkan sejumlah lokasi atau wilayah yang belum memiliki SPBU. Selain rencana BBM Satu Harga, salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam waktu dekat adalah menambah jam operasional SPBU, khususnya untuk pelayanan Pertalite, guna meningkatkan pasokan bagi masyarakat Pulau Bengkalis.

Terkait permintaan masyarakat agar penjualan BBM melalui pengecer kembali diperbolehkan, Riza menegaskan bahwa hal tersebut bukan kewenangan Pertamina.

"Untuk pengecer BBM di Pulau Bengkalis, itu bukan kapasitas Pertamina," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Bengkalis, Zulpan, menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan memastikan ketersediaan kuota BBM di SPBU Pulau Bengkalis terpenuhi setiap hari.

Ia mengakui adanya kendala yang dihadapi masyarakat yang tinggal jauh dari lokasi SPBU. Namun, menurutnya, penyaluran BBM saat ini masih harus mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku.

Zulpan menjelaskan, pemerintah daerah juga telah menyosialisasikan aturan BPH Migas kepada seluruh camat dan kepala desa di Kabupaten Bengkalis.

Dalam skema yang disampaikan, terdapat mekanisme penggunaan akun X-Star yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu, termasuk sektor perikanan, perkebunan, dan pelaku usaha mikro.

Selain itu, terdapat skema penyalur BBM dan program BBM Satu Harga untuk mendukung akses masyarakat terhadap bahan bakar.

Menurut Zulpan, hingga saat ini belum terdapat regulasi yang mengatur pembukaan kembali penjualan BBM melalui pengecer sebagaimana yang diminta masyarakat.

"Yang jelas, pemerintah pusat membuat aturan bahwa BBM subsidi jangan salah digunakan dan tepat sasaran," jelasnya.

Di tengah persoalan distribusi tersebut, keluhan datang langsung dari masyarakat yang merasakan dampaknya. Ari, warga Desa Air Putih, mengaku kesulitan mendapatkan Pertalite dalam sepekan terakhir.

Ia mengatakan, persoalan ketersediaan BBM tidak hanya menyangkut kebutuhan bahan bakar, tetapi juga berpengaruh terhadap waktu dan aktivitas masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada kendaraan bermotor.

"Waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja justru habis di jalan dalam antrean yang sangat panjang yang membosankan," ujar Ari dengan kesal saat ditemui di salah satu SPBU.

Ari juga meminta Pertamina, BPH Migas, dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis mempertimbangkan kembali kebijakan penjualan BBM melalui pengecer agar masyarakat yang tinggal jauh dari SPBU memiliki alternatif untuk memperoleh bahan bakar.

"Kesalnya, waktu yang hilang untuk mencari BBM dapat mengganggu aktivitas, dan juga mengganggu antar jemput anak ke sekolah. Yang penting pengecer boleh menjual BBM, berapa pun harga ecerannya tetap kami beli, asalkan kami tidak berjam-jam ikut antrean," tegasnya.

Ia juga meminta BPH Migas turun langsung ke Pulau Bengkalis untuk melihat kondisi masyarakat yang harus mengantre panjang demi mendapatkan BBM.

"Jangan hanya main di pusat saja, sesekali datang kunjungi ke Pulau Bengkalis, dan lihat kondisi nyata warga antrean panjang untuk mendapatkan seliter Pertalite," ujar Ari.

Menurutnya, persoalan sulitnya mendapatkan BBM perlu menjadi perhatian agar masyarakat tidak terus-menerus menghadapi kesulitan serupa.

"Kesulitan mendapatkan BBM menjadi pengingat bahwa masyarakat membutuhkan kebiasaan antisipasi, bukan hanya respons setelah masalah muncul," sebut Ari.

Keluhan serupa disampaikan Herman, warga Desa Kelemantan Barat. Ia mengatakan, masyarakat di desanya harus menempuh jarak lebih dari 20 kilometer untuk mendapatkan BBM di SPBU dan tetap menghadapi antrean panjang.

Kondisi tersebut membuat warga harus mengatur ulang perjalanan, terutama bagi mereka yang menggunakan sepeda motor untuk bekerja maupun mengantar anak ke sekolah.

"Ceritanya, kalau menunggu SPBU dibangun di desa kami, kapan siapnya dan siapa yang akan membangun SPBU. Intinya, tolong izinkan pengecer menjual BBM seperti biasa agar kami tidak ke SPBU menempuh jarak yang cukup jauh," keluh Herman.

Ia juga mempertanyakan bagaimana masyarakat harus mengatasi situasi ketika kendaraan kehabisan BBM atau mengalami kerusakan di tengah perjalanan menuju SPBU.

"Iya, jika motor kami ada BBM, jika tidak ada BBM atau mengalami kerusakan di perjalanan harus bagaimana," kesal Herman sambil menggelengkan kepala.

Menurutnya, keberadaan pengecer BBM di setiap desa dapat membantu masyarakat memperoleh bahan bakar tanpa harus selalu menempuh perjalanan jauh menuju SPBU. Langkah tersebut juga dinilai dapat mengurangi penumpukan antrean masyarakat di SPBU.

Persoalan sulitnya mendapatkan BBM di Pulau Bengkalis tidak hanya menyangkut ketersediaan pasokan, tetapi juga akses masyarakat terhadap layanan distribusi bahan bakar, khususnya di desa-desa yang lokasinya jauh dari SPBU.

Hingga berita ini ditulis, anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi energi dan sumber daya mineral (ESDM), yang dimintai konfirmasi terkait distribusi BBM subsidi dan penjualan melalui pengecer di Pulau Bengkalis, belum memberikan tanggapan.