IMM Riau Desak Pemprov Perkuat Kebijakan Daerah, Soroti DBH hingga Konflik Agraria

PEKANBARU, NALARKAN.COM – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Riau mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau lebih proaktif dalam menangani sejumlah persoalan strategis daerah. Desakan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Kantor Gubernur Riau, Jumat (30/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, IMM Riau menyampaikan lima poin utama yang berkaitan dengan pengelolaan dana bagi hasil (DBH), pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tata kelola keuangan daerah, pencegahan peredaran narkotika, serta penyelesaian konflik agraria.

Ketua Umum DPD IMM Riau, Alpin Jarkasih Husein, mengatakan kelima poin tersebut merupakan bentuk masukan dan desakan agar pemerintah provinsi lebih aktif menjalankan kewenangannya dalam menjawab berbagai persoalan yang berdampak terhadap masyarakat.

“Dalam audiensi bersama tadi ada lima poin memang yang kita minta agar Pemerintah Provinsi Riau untuk bertindak proaktif. Pertama itu mengoptimalkan dan memperjuangkan dana bagi hasil yang berkeadilan,” kata Alpin.

Menurutnya, persoalan DBH menjadi perhatian karena berkaitan dengan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. IMM Riau mendorong Pemprov Riau memperjuangkan pembagian hasil yang lebih berkeadilan agar potensi sumber daya daerah memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat Riau.

Selain persoalan DBH, IMM Riau mendesak Pemprov Riau mengoptimalkan upaya pencegahan karhutla agar kebakaran tidak terus berulang dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

“Yang kedua itu tentang mendesak agar mengoptimalkan penanganan pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar tidak berulang terjadi, yang pada akhirnya masyarakat Riau menjadi korban,” jelas Alpin.

Poin ketiga berkaitan dengan perbaikan tata kelola keuangan pemerintah daerah, termasuk penguatan pengawasan dan evaluasi terhadap badan usaha milik daerah (BUMD). IMM Riau menilai evaluasi diperlukan terhadap BUMD yang dianggap belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan Provinsi Riau.

“Ketiga mendesak agar memperbaiki tata kelola keuangan termasuk juga meningkatkan pengawasan hingga melakukan evaluasi terhadap BUMD yang dianggap tidak memberikan dampak kontribusi yang signifikan dalam membangun Provinsi Riau,” ujarnya.

Pada poin keempat, IMM Riau meminta Pemprov Riau mengoptimalkan langkah-langkah pencegahan peredaran narkotika di wilayah Provinsi Riau. Upaya tersebut dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

“Keempat itu terkait dengan mengoptimalkan agar Pemprov Riau dalam hal ini Gubernur mengoptimalkan langkah-langkah pencegahan peredaran narkotika di wilayah Provinsi Riau,” ungkap Alpin.

Sementara itu, poin kelima menyoroti persoalan konflik agraria yang masih terjadi di sejumlah wilayah Riau. IMM Riau meminta pemerintah provinsi tidak hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi juga proaktif hadir di tengah masyarakat untuk mendorong penyelesaian konflik tersebut.

“Dan kemudian dilanjutkan dengan meminta agar pemerintah Provinsi Riau agar proaktif melakukan dan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan konflik agraria yang hari ini sangat banyak terjadi di Provinsi Riau,” lanjutnya.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap kondisi daerah. Ia mengatakan audiensi menjadi ruang diskusi langsung antara pemerintah provinsi dan mahasiswa untuk membahas berbagai persoalan sekaligus menjelaskan langkah penanganan yang telah dilakukan pemerintah.

“Hari ini kita sudah duduk bersama adek-adek mahasiswa. Di sini didampingi oleh Pak Sekda, serta Kepala Biro dan Kepala Dinas. Kita berdiskusi membahas berbagai masalah,” terang SF Hariyanto.

Terkait penanganan karhutla, SF Hariyanto menyebut Pemprov Riau telah menetapkan status siaga darurat karhutla tingkat provinsi sejak Februari 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi peningkatan risiko kebakaran, termasuk pengaruh fenomena El Nino.

“Terkait penanganan Karhutla dari awal Pemprov Riau sudah membuat status siaga darurat tingkat provinsi sejak awal tahun. Kita mengantisipasi lebih awal terkait musim El Nino, makanya ketika terjadi kebakaran satgas langsung turun ke lokasi,” ucapnya.

Ia menambahkan, penanganan karhutla dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak. Menurutnya, upaya tersebut turut mendorong Riau keluar dari daerah prioritas penanganan karhutla setelah tidak lagi ditemukan titik api.

“Sampailah akhirnya kita diberikan apresiasi oleh pemerintah pusat karena sudah tidak ada lagi titik api. Kuncinya kita berkolaborasi, sehingga Provinsi Riau keluar dari daerah prioritas penanganan Karhutla,” tuturnya.

Menutup pertemuan, SF Hariyanto kembali menyampaikan apresiasi atas kajian dan masukan yang diberikan IMM Riau. Ia berharap komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa dapat terus terjalin dalam upaya mengatasi berbagai persoalan di daerah.

“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan terima kasih sudah memberi masukan-masukan dan kajian yang sudah kalian berikan. Terima kasih juga untuk adek-adek yang sudah peduli dengan kondisi kita saat ini, semoga dengan kebersamaan kita mampu mengatasi berbagai permasalahan,” pungkasnya.