Pemprov Riau Belum Beri Kepastian, Aliansi Mahasiswa Unilak Siap Gelar Aksi Jilid II

PEKANBARU, NALARKAN.COM – Aliansi Mahasiswa Universitas Lancang Kuning (Unilak) memberikan batas waktu terakhir kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan dalam aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Riau pada Selasa (20/10/2026).

Aliansi mahasiswa menegaskan siap menggelar aksi demonstrasi jilid II apabila hingga batas waktu yang ditentukan pemerintah belum memberikan surat panggilan resmi maupun kepastian jadwal pertemuan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau.

Dalam aksi sebelumnya, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan persoalan daerah. Tuntutan tersebut meliputi evaluasi dan transparansi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kepastian serta pemerataan akses Beasiswa Riau Cerdas, hingga pertanggungjawaban terkait Dana Bagi Hasil (DBH) Riau yang kurang bayar.

Mahasiswa juga meminta pemerintah memberikan kepastian jadwal pertemuan sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang telah disampaikan.

Namun, berdasarkan keterangan Aliansi Mahasiswa Unilak dalam rilis persnya, hingga batas waktu yang mereka tetapkan, belum ada surat panggilan resmi yang diterima melalui Rektorat Universitas Lancang Kuning.

Kondisi tersebut mendorong mahasiswa mempertanyakan keseriusan Pemprov Riau dalam merespons tuntutan yang telah disampaikan. Mereka menilai kepastian pertemuan diperlukan agar persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa dapat dibahas melalui ruang dialog.

Presiden Mahasiswa BEM Unilak, Desman Anugerah Natal Hulu, mengatakan mahasiswa telah memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk merespons aspirasi tersebut.

“Mahasiswa sudah menunjukkan itikad baik dengan membuka ruang dialog dan menunggu kepastian dari Pemerintah Provinsi Riau. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, belum ada surat panggilan resmi yang diterima melalui Rektorat UNILAK,” ujar Desman dalam rilis pers tersebut.

Ia menegaskan, pihaknya meminta Pemprov Riau segera memberikan kepastian jadwal pertemuan dengan Plt Gubernur Riau.

Menurutnya, apabila tidak ada kejelasan, Aliansi Mahasiswa Unilak siap kembali turun ke jalan melalui aksi demonstrasi jilid II.

“Aspirasi mahasiswa harus mendapatkan jawaban dan tindak lanjut yang nyata, bukan dibiarkan tanpa kepastian,” tegasnya.

Aliansi Mahasiswa Unilak menyatakan tuntutan tersebut bukan untuk meminta perlakuan istimewa, melainkan mendorong pemerintah membuka ruang dialog dan menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat Riau.

Mereka juga menegaskan bahwa dialog tetap menjadi jalan yang diutamakan. Namun, proses tersebut harus disertai kepastian dan tindak lanjut yang jelas.

Mahasiswa menyebut akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial untuk mengawal persoalan karhutla, akses beasiswa, dan DBH Riau yang kurang bayar.

Aliansi Mahasiswa Unilak pun mendesak Pemprov Riau segera memberikan kepastian pertemuan dengan Plt Gubernur Riau. Jika hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada kejelasan, mereka menyatakan siap melanjutkan perjuangan melalui aksi jilid II.