PEKANBARU, RIAU — Kelangkaan dan keterbatasan pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis Bio Solar bersubsidi masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah Provinsi Riau. Antrean panjang kendaraan terlihat di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dengan kendaraan truk menjadi salah satu yang paling banyak mendominasi antrean.
Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Kota Pekanbaru, tetapi juga dilaporkan terjadi di sejumlah daerah lainnya di Riau. Para pengemudi bahkan harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM bersubsidi tersebut.
Di Pekanbaru, antrean terlihat antara lain di SPBU Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Kaharuddin Nasution. Pada beberapa lokasi, antrean kendaraan bahkan memanjang hingga ke badan jalan dan berdampak terhadap kelancaran lalu lintas.
Sopir Harus Menunggu Berjam-jam
Panjangnya antrean membuat aktivitas para pengemudi ikut terganggu. Di Kabupaten Indragiri Hulu, misalnya, pengelola salah satu SPBU menyebut pengemudi truk dapat menghabiskan waktu sekitar empat hingga enam jam untuk mendapatkan solar.
Stok yang datang pada pagi hari disebut dapat habis dalam waktu relatif cepat karena tingginya jumlah kendaraan yang mengantre. Kondisi serupa juga dilaporkan terjadi di sejumlah provinsi tetangga.
Di Pekanbaru, sejumlah pengemudi bahkan mengaku harus menunggu selama beberapa jam. Pada kondisi tertentu, pengemudi disebut rela menginap di sekitar SPBU karena belum memperoleh solar.
Pemprov Riau Ajukan Tambahan Kuota
Pemerintah Provinsi Riau sebelumnya telah mengambil langkah dengan mengajukan penambahan kuota BBM bersubsidi kepada pemerintah pusat.
Melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau, pemerintah daerah mengajukan tambahan kuota Bio Solar sebesar 99.700 kiloliter (KL). Pengajuan tersebut disampaikan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Pemprov Riau menyatakan pengajuan tambahan kuota dilakukan untuk merespons meningkatnya konsumsi dan mengurangi antrean di sejumlah SPBU. Namun, pada saat pengajuan tersebut disampaikan, keputusan mengenai tambahan kuota masih menunggu persetujuan pemerintah pusat.
Persoalan Tidak Hanya Soal Kuota
Persoalan kelangkaan solar di Riau juga memunculkan pembahasan mengenai distribusi dan pengawasan BBM bersubsidi.
Pada 23 September 2026, DPRD Riau bersama sejumlah pihak mendorong pembentukan satuan tugas (Satgas) untuk mengusut dugaan penyalahgunaan serta kebocoran distribusi Solar subsidi. DPRD menilai persoalan antrean perlu ditangani melalui koordinasi lintas sektor, tidak hanya dengan menambah kuota.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Riau Samsuri Daris menyebut kelangkaan solar telah menjadi keluhan masyarakat dan pihaknya berencana meminta Pertamina memberikan penjelasan mengenai penyebab kondisi tersebut.
Berdampak pada Aktivitas Ekonomi
Antrean panjang solar juga mulai memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat di sekitar SPBU.
Di sejumlah ruas jalan, antrean kendaraan yang memanjang hingga badan jalan menyebabkan perlambatan lalu lintas. Pedagang di sekitar lokasi antrean juga mengaku mengalami gangguan karena akses menuju tempat usaha mereka tertutup kendaraan yang sedang mengantre.
Kondisi ini menjadi perhatian karena solar banyak digunakan oleh kendaraan angkutan barang dan kendaraan yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Waktu yang terbuang dalam antrean pada akhirnya dapat meningkatkan biaya operasional dan menghambat aktivitas pengangkutan.
Masalah yang Masih Menunggu Solusi
Hingga akhir September 2026, antrean Bio Solar masih terlihat di sejumlah SPBU di Riau. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketersediaan dan distribusi BBM bersubsidi belum sepenuhnya terurai.
Pemerintah daerah, Pertamina, BPH Migas, aparat penegak hukum serta pihak terkait lainnya kini menghadapi tuntutan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tepat sasaran dan ketersediaannya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Bagi para pengemudi, persoalan tersebut bukan sekadar panjangnya antrean. Berjam-jam waktu yang dihabiskan di SPBU berarti berkurangnya waktu untuk bekerja dan menjalankan aktivitas ekonomi.
Masyarakat pun masih menunggu langkah konkret agar antrean solar di Riau tidak terus menjadi pemandangan sehari-hari.
Opini Pembaca
Belum ada opini untuk berita ini.
Ingin menyampaikan pendapat? Masuk atau daftar terlebih dahulu. Opini diperiksa redaksi sebelum tampil.
Ingin menulis tanggapan yang lebih panjang? Tulis artikel opini untuk berita ini →