JAKARTA, NALARKAN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Keputusan ini menjadi langkah penting dalam upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi, melalui mekanisme penelusuran dan perampasan aset yang berkaitan dengan kejahatan.
Sebelum dibawa ke rapat paripurna, RUU tersebut telah melalui pembahasan tingkat I di Komisi III DPR RI bersama pemerintah. Seluruh fraksi dan pemerintah sebelumnya menyepakati agar rancangan aturan itu dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II untuk pengambilan keputusan.
Dalam pembahasannya, Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Pembahasan tersebut mencakup aspek substansi, mekanisme perampasan, hingga perlindungan terhadap hak masyarakat.
Salah satu poin penting dalam undang-undang tersebut adalah pengaturan mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku atau dikenal dengan mekanisme non-conviction based asset forfeiture.
Mekanisme ini memungkinkan negara mengajukan perampasan aset melalui proses pengadilan dalam kondisi yang diatur undang-undang, meskipun belum terdapat putusan pidana terhadap pelaku.
Namun, proses perampasan tetap harus melalui prosedur hukum, pemeriksaan pengadilan, serta memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan keberatan.
Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, sebelumnya menjelaskan bahwa pengaturan dalam RUU tersebut juga mencakup perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.
Selain itu, aturan tersebut mengatur pengelolaan aset hasil perampasan secara profesional dan akuntabel, termasuk penyimpanan, pengamanan, pemanfaatan, hingga pengembalian aset kepada korban tindak pidana.
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej sebelumnya menyampaikan persetujuan pemerintah agar RUU tersebut dilanjutkan ke rapat paripurna.
Pemerintah menilai mekanisme perampasan aset diperlukan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya yang merugikan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.
Dengan disahkannya aturan ini, Indonesia memasuki tahap baru dalam penguatan instrumen hukum untuk menelusuri dan mengambil kembali aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Meski demikian, pelaksanaan undang-undang tersebut tetap membutuhkan pengawasan agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan dan tetap menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak masyarakat.
Opini Pembaca
Belum ada opini untuk berita ini.
Ingin menyampaikan pendapat? Masuk atau daftar terlebih dahulu. Opini diperiksa redaksi sebelum tampil.
Ingin menulis tanggapan yang lebih panjang? Tulis artikel opini untuk berita ini →