Skip to content
Breaking

UMP Riau 2027 Resmi Naik Jadi Rp4,03 Juta, Ini Besaran Kenaikannya

Jumat, 20 Nov 2026 18:56 WIB
Ilustrasi UMP RIAU Naik 6,63 %, Nalarkan

PEKANBARU, NALARKAN.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau tahun 2027 sebesar Rp4.031.142. Angka tersebut mengalami kenaikan 6,63 persen atau bertambah Rp250.646 dibandingkan UMP tahun 2026

Penetapan UMP Riau 2027 dilakukan setelah Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menandatangani Surat Keputusan (SK) penetapan upah minimum pada Jumat (20/11/2026).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau, Ronni Rakhmat, membenarkan penandatanganan keputusan tersebut.

"Alhamdulillah Pak Gubernur telah menandatangani SK UMP Riau," ujar Ronni Rakhmat, Jumat (20/11/2026).

Kenaikan UMP tersebut merupakan hasil rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Riau yang melibatkan unsur pemerintah, pekerja atau buruh, serta pengusaha.

Selain menetapkan UMP reguler, Pemprov Riau juga menetapkan upah minimum sektoral untuk sejumlah bidang usaha, yakni sektor minyak dan gas bumi (migas) serta pertanian atau perkebunan.

Berdasarkan informasi penetapan yang disampaikan Disnakertrans Riau, upah minimum sektoral sektor migas tercatat sebesar Rp4.054.676. Sementara itu, sektor pertanian dan perkebunan sebesar Rp4.034.603.

Penetapan upah minimum sektoral tersebut menjadi bagian dari kebijakan pengupahan yang memperhatikan karakteristik masing-masing sektor pekerjaan.

Setelah penetapan UMP tingkat provinsi, pemerintah kini melanjutkan proses pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2027.

Ronni menjelaskan, dewan pengupahan di masing-masing kabupaten dan kota telah mulai menggelar rapat untuk menyusun rekomendasi besaran upah minimum daerah.

Hasil pembahasan tersebut nantinya disampaikan kepada bupati dan wali kota sebelum diteruskan untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Riau.

"Untuk UMP dan UMPS Riau, batas akhir penetapan paling lambat tanggal 21 November dan hari ini sudah ditandatangani. Sementara untuk UMK dan UMSK kabupaten kota paling lambat tanggal 25 November," jelasnya.

Dengan demikian, pekerja di seluruh wilayah Riau masih menantikan penetapan UMK 2027 yang akan menjadi acuan upah minimum di masing-masing kabupaten dan kota.

Kenaikan UMP ini menjadi perhatian kalangan pekerja karena berkaitan langsung dengan penghasilan dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan memastikan pelaksanaan ketentuan upah minimum berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Opini Pembaca

Belum ada opini untuk berita ini.

Ingin menyampaikan pendapat? Masuk atau daftar terlebih dahulu. Opini diperiksa redaksi sebelum tampil.

Ingin menulis tanggapan yang lebih panjang? Tulis artikel opini untuk berita ini →