Izin PT RAPP Dicabut Pemerintah, 338 Ribu Hektare Lahan di Riau Kembali Dikuasai Negara
PEKANBARU, NALARKAN.COM – Pemerintah Republik Indonesia resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau. Keputusan tersebut berdampak pada pengelolaan kawasan konsesi perusahaan seluas 338.536 hektare.
Pencabutan izin dilakukan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan pencabutan izin tersebut merupakan tindak lanjut dari sejumlah temuan pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan.
Temuan tersebut meliputi dugaan kebakaran lahan gambut berulang, perambahan kawasan hutan, hingga kerusakan kawasan lindung.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Satgas PKH, ditemukan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare di dalam kawasan perizinan PT RAPP. Selain itu, terdapat bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare dan kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.
Satgas PKH juga menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap kelestarian habitat gajah Sumatera.
Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal PBPH yang dicabut dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara.
Meski demikian, perusahaan tetap memiliki kewajiban melakukan pemulihan lingkungan serta memenuhi tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang ditemukan.
Di tengah pencabutan izin tersebut, pemerintah memastikan keberlanjutan kegiatan operasional PT RAPP tetap menjadi perhatian.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema keberlanjutan operasional melalui kerja sama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pemerintah juga memastikan kebijakan pencabutan izin tersebut tidak akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan.
Menurut Barita, keberlanjutan operasional perusahaan dan perlindungan terhadap pekerja telah menjadi bagian dari koordinasi pemerintah dalam menindaklanjuti pencabutan izin tersebut.
Sementara itu, pihak PT RAPP menyatakan menghormati kewenangan pemerintah terkait keputusan pencabutan izin konsesi kehutanan di Provinsi Riau.
Dalam pernyataan resminya, Tim Corporate Communication PT RAPP menyebut perusahaan masih menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut dari pemerintah.
Perusahaan juga menyampaikan bahwa prioritas utama saat ini adalah menjaga kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional perusahaan.
PT RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang menjadi pemasok barang maupun jasa.
Perusahaan menyatakan akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya serta berupaya meminimalkan dampak yang mungkin timbul akibat keputusan tersebut.
Pencabutan izin PT RAPP menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam penertiban kawasan hutan di Riau. Ke depan, perhatian juga tertuju pada pelaksanaan pemulihan lingkungan, keberlanjutan kegiatan industri, serta kepastian nasib masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas perusahaan.
Opini Pembaca
Belum ada opini untuk berita ini.
Ingin menyampaikan pendapat? Masuk atau daftar terlebih dahulu. Opini diperiksa redaksi sebelum tampil.
Ingin menulis tanggapan yang lebih panjang? Tulis artikel opini untuk berita ini →