Skip to content
Breaking

Gakkum Kehutanan Bongkar Pengangkutan Kayu Ilegal di Meranti, Dua Orang Ditahan

Jumat, 13 Nov 2026 14:47 WIB
Kapal Membaya Kayu di Perairan Riau, Foto Kemenhut

NALARKAN.COM, KEPULAUAN MERANTI – Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera menetapkan dua orang berinisial K (40) dan R (46) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengangkutan kayu ilegal di perairan Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan sekitar 18 ton kayu meranti yang diduga berasal dari wilayah Kepulauan Meranti. Selain muatan kayu, satu unit kapal KM Lisa 82 GT 6 turut diamankan sebagai barang bukti.

Penetapan kedua tersangka dilakukan setelah penyidik menerima penyerahan tiga orang dari Bea Cukai. Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan dan gelar perkara untuk menilai alat bukti serta peran masing-masing pihak. Dari tiga orang yang diserahkan, dua di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, mengatakan pengungkapan perkara tersebut menunjukkan pentingnya kerja sama antarlembaga dalam upaya melindungi sumber daya hutan.

“Perlindungan hutan adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen dan kekuatan berbagai institusi. Kami menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bea Cukai atas kerja sama yang telah terbangun dengan Gakkum Kehutanan,” katanya.

Menurut Dwi, sinergi antarlembaga perlu terus diperkuat agar penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan dapat dilakukan secara terpadu, tanpa terkendala batas kewenangan maupun wilayah kerja.

Ia juga menegaskan bahwa pemberantasan peredaran kayu ilegal merupakan bagian dari pembenahan tata kelola kehutanan, sekaligus untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga kelestarian sumber daya hutan.

“Kita ingin membangun sektor kehutanan yang tertib, transparan, dan memiliki daya saing, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya hutan Indonesia,” ujarnya.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang diterima Tim Satuan Tugas Patroli Laut Bea Cukai terkait dugaan pengangkutan kayu ilegal menggunakan KM Lisa 82 dari Kampung Balak menuju Tanjung Kedabu.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Satgas Patroli Laut Terpadu Jaring Sriwijaya menggunakan kapal patroli BC-9002 melakukan pemantauan dan penyisiran di jalur perairan yang diperkirakan dilalui kapal tersebut. Pemantauan juga didukung Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal).

Petugas kemudian menemukan KM Lisa 82 di perairan Selat Kungkung, Kabupaten Kepulauan Meranti. Saat dilakukan penghentian dan pemeriksaan, ditemukan muatan sekitar 18 ton kayu meranti yang tidak dilengkapi dokumen pengangkutan hasil hutan kayu yang sah.

Atas temuan tersebut, Bea Cukai menyerahkan penanganan perkara beserta tiga orang yang diamankan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera untuk diproses lebih lanjut.

Penyidik kemudian menetapkan K dan R sebagai tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan serta alat bukti yang diperoleh. Penyidikan masih terus dikembangkan untuk menelusuri asal-usul kayu, pihak pemasok, serta pihak lain yang diduga terlibat dalam penyediaan dan pengirimannya.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 88 ayat (1) huruf a juncto Pasal 16 dan/atau Pasal 83 ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah disesuaikan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Cipta Kerja, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.

Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera, Hari Novianto, mengatakan penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan yang diduga terlibat dalam pengangkutan kayu tersebut.

“Penyidikan akan terus kami kembangkan untuk menelusuri asal-usul kayu, pihak pemasok, dan pihak lain yang diduga terlibat. Kami juga akan memperkuat koordinasi dengan pengelola kawasan hutan di tingkat tapak, Bea Cukai, kepolisian, serta instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan peredaran hasil hutan, baik melalui jalur darat maupun laut,” katanya.

Hari menambahkan, pengawasan perlu dilakukan sejak kawasan asal kayu hingga jalur distribusinya. Upaya tersebut mencakup pertukaran informasi, deteksi dini, dan peningkatan koordinasi antarlembaga.

“Kami mengapresiasi jajaran Bea Cukai dan masyarakat yang telah berperan dalam pengungkapan perkara ini,” ungkapnya.

Kementerian Kehutanan menyatakan akan terus memperkuat pengawasan peredaran hasil hutan dan penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi sumber daya hutan, menjaga penerimaan negara, serta memastikan hasil hutan yang beredar berasal dari sumber yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Opini Pembaca

Belum ada opini untuk berita ini.

Ingin menyampaikan pendapat? Masuk atau daftar terlebih dahulu. Opini diperiksa redaksi sebelum tampil.

Ingin menulis tanggapan yang lebih panjang? Tulis artikel opini untuk berita ini →