JAKARTA, NALARKAN.COM – Kebijakan penyesuaian biaya operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menjadi perhatian, terutama terkait nasib tenaga kerja dan relawan yang selama ini bertugas di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pembatasan biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat per hari memunculkan kekhawatiran adanya penyesuaian jumlah tenaga kerja di sejumlah dapur MBG. Kebijakan tersebut membuat pengelola SPPG harus mengatur kembali kebutuhan operasional, termasuk pembagian tugas dan jadwal kerja relawan.
Namun, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak mewajibkan pengelola dapur untuk mengurangi jumlah relawan.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan bahwa lembaganya hanya memberikan alternatif perhitungan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani setiap dapur.
"Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada kewajiban bagi dapur SPPG untuk mengurangi relawan. Kami hanya memberikan alternatif perhitungan kebutuhan relawan SPPG per hari berdasarkan jumlah penerima manfaat," ujar Tysa di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Menurutnya, jumlah tenaga kerja dapat disesuaikan dengan kapasitas pelayanan masing-masing dapur. BGN juga memberikan acuan kebutuhan relawan berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani.
Untuk SPPG yang melayani lebih dari 3.000 penerima manfaat, acuan kebutuhan tenaga kerja sebanyak 47 relawan per hari. Sementara itu, dapur yang melayani 2.500 hingga 2.999 penerima manfaat memiliki acuan 42 relawan.
Adapun SPPG dengan kapasitas pelayanan 2.000 hingga 2.499 penerima manfaat memiliki acuan 33 relawan. Untuk kapasitas 1.500 hingga 1.999 penerima manfaat sebanyak 24 relawan, sedangkan dapur yang melayani 1.000 hingga 1.499 penerima manfaat sebanyak 15 relawan.
Tysa menegaskan angka tersebut bukan batas maksimal jumlah relawan yang diperbolehkan bekerja di dapur MBG.
"Bagaimana jika jumlah relawan melebihi angka alternatif kebutuhan tadi? Tidak apa-apa, asalkan biaya operasionalnya tidak melebihi pagu Rp3.000 per penerima manfaat per hari," tegasnya.
Selain penyesuaian jumlah tenaga kerja, BGN juga menawarkan sistem kerja bergiliran atau shifting sebagai alternatif pengaturan relawan.
Melalui sistem tersebut, pengelola dapur dapat membagi jadwal kerja secara bergantian sesuai kebutuhan pelayanan dan jumlah penerima manfaat.
"Namun, para mitra dapat mencoba alternatif pengaturan melalui sistem shifting relawan setiap harinya sesuai dengan kebutuhan dan jumlah penerima manfaat yang dilayani," kata Tysa.
Kebijakan ini menjadi perhatian karena operasional dapur MBG melibatkan banyak tenaga kerja, mulai dari petugas persiapan bahan makanan, juru masak, pengemasan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Berdasarkan data BGN yang disampaikan pada 2 November 2026, program MBG telah menyerap sekitar 1,03 juta tenaga kerja aktif melalui 26.723 dapur yang telah terverifikasi.
Di tengah penyesuaian kebijakan tersebut, keberlangsungan tenaga kerja di dapur SPPG menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Pengelola diharapkan dapat melakukan pengaturan operasional tanpa mengabaikan hak dan kepastian kerja para relawan maupun pekerja yang terlibat.
Pemerintah melalui BGN menyatakan penyesuaian tersebut bertujuan menjaga efisiensi sekaligus memastikan pelayanan makanan bergizi tetap berjalan sesuai standar.
Dengan demikian, kebijakan pembatasan biaya operasional MBG tidak secara otomatis berarti seluruh dapur harus merumahkan pekerjanya. Pengaturan jumlah tenaga dan jadwal kerja tetap diserahkan kepada mitra pengelola dengan memperhatikan ketentuan biaya operasional yang berlaku.
Opini Pembaca
Belum ada opini untuk berita ini.
Ingin menyampaikan pendapat? Masuk atau daftar terlebih dahulu. Opini diperiksa redaksi sebelum tampil.
Ingin menulis tanggapan yang lebih panjang? Tulis artikel opini untuk berita ini →