Skip to content
Breaking

BBM Langka di Bengkalis, Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Geruduk DPRD Tuntut Kadis Disdagperin Dicopot

Senin, 09 Nov 2026 13:39 WIB

BENGKALIS, NALARKAN.COM – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Bengkalis memicu aksi unjuk rasa Gerakan Mahasiswa dan Rakyat (GEMARA) di depan Gedung DPRD Kabupaten Bengkalis, Senin (9/11/2026).

Dalam aksi tersebut, massa mendesak pemerintah daerah mengevaluasi pengawasan distribusi BBM sekaligus meminta Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Bengkalis, Zulpan, S.T., dicopot dari jabatannya.

Puluhan mahasiswa dan masyarakat mengikuti aksi yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Mereka membawa spanduk dan poster berisi kritik terhadap pemerintah daerah, terutama menyangkut kelangkaan BBM, distribusi yang dinilai tidak merata, serta lemahnya pengawasan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Salah satu spanduk yang dibentangkan massa bertuliskan, "COPOT KADIS DAGPERIN!!!" serta "BBM LANGKA, DISTRIBUSI TIDAK MERATA, PENGAWASAN ENTAH KE MANA!!! JABATAN ADA, ANGGARAN ADA, KINERJA DIPERTANYAKAN?"

Tulisan tersebut menggambarkan kekecewaan peserta aksi terhadap kinerja Disdagperin Bengkalis dalam mengawasi penyaluran BBM di wilayah tersebut.

Aksi sempat diwarnai ketegangan ketika Koordinator Lapangan (Korlap) GEMARA, Mizan, terlibat adu mulut dengan Kepala Disdagperin Bengkalis, Zulpan, S.T., saat berlangsung dialog.

Ketegangan bermula ketika Zulpan dinilai menunjuk-nunjuk ke arah mahasiswa. Sikap tersebut kemudian dipersoalkan Mizan karena dianggap tidak mencerminkan etika pejabat publik dalam menerima dan merespons aspirasi masyarakat.

Meski sempat terjadi perdebatan, GEMARA menegaskan bahwa aksi tersebut bertujuan menyampaikan tuntutan sekaligus meminta pemerintah memberikan solusi konkret terhadap persoalan kelangkaan BBM, bukan untuk mencari keributan.

Dalam aksi tersebut, GEMARA menyampaikan tiga tuntutan kepada DPRD Kabupaten Bengkalis.

Pertama, mendesak DPRD Kabupaten Bengkalis segera menerbitkan rekomendasi resmi pencopotan Kepala Disdagperin Bengkalis yang mereka nilai lalai dan gagal menjalankan tugas pengawasan distribusi BBM.

Kedua, menuntut DPRD melakukan evaluasi menyeluruh serta memperketat pengawasan terhadap Disdagperin terkait persoalan distribusi BBM di Kabupaten Bengkalis.

Ketiga, mendesak DPRD Kabupaten Bengkalis mengeluarkan rekomendasi kepada DPR RI agar menggunakan hak interpelasi terkait kebijakan dan aturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang dinilai berdampak sistemik serta merugikan masyarakat daerah.

Melalui aksi tersebut, GEMARA berharap DPRD Kabupaten Bengkalis tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti tuntutan massa.

Mereka meminta persoalan kelangkaan dan distribusi BBM di Bengkalis segera ditangani agar masyarakat tidak terus mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar.

Opini Pembaca

Belum ada opini untuk berita ini.

Ingin menyampaikan pendapat? Masuk atau daftar terlebih dahulu. Opini diperiksa redaksi sebelum tampil.

Ingin menulis tanggapan yang lebih panjang? Tulis artikel opini untuk berita ini →